Menimbang

:

a.

bahwa rencana yang ditimbulkan oleh alam atau karena ulah manusia dan masalah pengungsi yang terjadi sebagai dampak kerusuhan atau konflik sosial politik perlu segera diupayakan penanggulangan dan penanganannya secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitai dan rekonstruksi;

b.

bahwa dalam upaya penanganan bencana perlu dibentuk Satuan Pelaksana Penanganan Bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2004  Nomor 125,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun   2005    tentang    Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);                                                                            

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.

6.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Badan Koordinasi Nasional penanggulangan Bencana Nomor 17/KEP/MENKO/KESRA/1995 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

8.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

9.

Surat Keputusan  Bupati Bangli Nomor 1360.05/102/2006, tentang Pembentukan Satlak PB Kabupaten Bangli;

10.

Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 255/2006, tentang Prosedur Tetap Penanganan Bencana (Protap PB) Kabupaten Bangli.

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan

:

KESATU

:

Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Penglumbaran,Kecamatan Susut,Kabupaten Bangli dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

:

Tugas dan tanggung jawab Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagaimana dimaksud diktum kesatu :

a.

menyusun Potensi Satuan Perlindungan Masyarakat dalam regu-regu Pelaksanan menurut Desa/Kelurahan yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai tugas dan fungsinya.

b.

mengerahkan Potensi Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan bencana yang terjadi di wilayah baik sebelum pada saat, dan sesudah terjadinya bencana.

c.

membantu dalam penanggulangan bencana.

d.

membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

e.

membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

f.

membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemuli.

g.

membantu upaya pertahanan Negara

KETIGA

:

Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Penglumbaran  dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  Penglumbaran

pada tanggal  :  6 Pebruari 2018

PERBEKEL  DESA PENGLUMBARAN

I WAYAN ARTAWAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1.

Bupati Bangli, di Bangli

2.

Wakil Bupati Bangli, di Bangli

3.

Ketua DPRD Kabupaten Bangli, di Bangli.

4.

Dandim 1626 Bangli, di Bangli

5.

Kapolres Bangli, di Bangli

6.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli, di Bangli

7.

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bangli, di Bangli.

8.

Inspektur Kabupaten Bangli.

9.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangli, di Bangli

10.

11.

Kepala BKPAD Kabupaten Bangli, di Bangli

Camat Susut

12.

Arsip.-

LAMPIRAN :  KEPUTUSAN  PERBEKEL DESA PENGLUMBARAN NOMOR  10  TAHUN 2018

                      TENTANG  PEMBENTUKAN  SATUAN  PERLINDUNGAN MASYARAKAT

         (SAT LINMAS) DESA PENGLUMBARAN TAHUN ANGGARAN 2018

 Pembina

:

1.    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli

2.    Camat Susut

Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat (Kasat Linmas)

:

Perbekel Desa Penglumbaran.

Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Kasatgas Linmas)

:

I NENGAH ARUS ( SEKDES)

Komandan Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini Anggota

:

I WAYAN SANTIYASA (DANRU)

I WAYAN ARIAWAN (ANGGOTA)

I GEDE PASEK ARIANA (ANGGOTA)

I NENGAH SUTIKA (ANGGOTA)

I KETUT DARMADA (ANGGOTA)

I KMG MERTA SUTEJA (ANGGOTA)

Komandan Regu Pengamanan Anggota

:

I MADE ARNA SETIAWAN (DANRU)

I NENGAH BUDA YASA (ANGGOTA)

I WAYAN MUDIASA (ANGGOTA)

I NENGAH KOPER (ANGGOTA)

I GD AGUS ADI PUTRA(ANGGOTA)

I GUSTI MADE NADI (ANGGOTA)

I KETUT SUKARTA(ANGGOTA)

Komandan Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran Anggota

:

I MADE LABA ARTANA (DANRU)

I NYOMAN BUDIARSA (ANGGOTA)

I WYN  PANDE SUMADA(ANGGOTA)

I KOMANG ASTAWA (ANGGOTA)

I KADEK DARMA YASA(ANGGOTA)

I NYOMAN BUDIARSA(ANGGOTA)

I GST NYM SELAMET(ANGGOTA)

Komandan Regu Penyelamatan dan evakuasi

:

I WYN BUDI ADI ANTARA (DANRU)

I GUSTI PUTU BAWA (ANGGOTA)

I KDK TONIK BUDIADA(ANGGOTA)

I KETUT LILA ADNYANA(ANGGOTA)

I WAYAN BUDA ARTA (ANGGOTA)

I DEWA NYM PURNA (ANGGOTA)

I GST MD YOGA ASTAWA(ANGGOTA

Komandan Regu Dapur Umum Anggota

:

I WAYAN KARTANA (DANRU)

I WAYAN GUNAWAN(ANGGOTA)

I WAYAN MERDANA(ANGGOTA)

I NENGAH SUMAJAYA(ANGGOTA)

I WAYAN SUJANA(ANGGTOTA)

I WAYAN TEKEK (ANGGOTA)

PERBEKEL DESA PENGLUMBARAN

I WAYAN ARTAWAN